Kalbar Under Cover (Sudut Pandang Politik)

Kalimantan Barat atau Kalbar tidak lama lagi akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan Gubernur. Diskusi-diskusi ringan yang terlontar dari warkop ke warkop menambah semaraknya penyambutan Resepsi Akbar tersebut.

Tahun 2018 ini merupakan tahun terpenting bagi masyarakat Kalimantan Barat, karena pada tahun ini adalah pemilihan gubernur Kalbar, artinya masyarakat harus mampu menggunakan hak suaranya untuk menentukan orang yang tepat untuk membangun Provinsi Kalbar ini.

Disamping hak masyarakat, biasanya aktor-aktor politik juga sudah menyiapkan peran agar dapat mencuri hati masyarakat. Baik dengan cara belusukan, hiburan rakyat hingga memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.

Dibalik semua peran pastilah ada sutradara yang mengatur aktor tersebut mudah untuk memainkan peran, baik itu dengan menyiapkan vitamin, logistik hingga bayaran yang tinggi agar aktot tersebut dapat memainkan perannya dengan baik.

Sutradara ini tidak mungkin orang biasa, pastilah ia memiliki kemampuan pengelolaan dan relasi yang sangat besar di Kalimantan Barat ini. Relasi tersebut bukan hanya pada kalangan birokrasi saja, namun juga relasi dengan pengusaha-pengusaha besar yang menguasai Tanah Khatulistiwa ini.

Dengan penguasaan tersebut ia dengan sangat mudah mendanai semua proses perpolitikan untuk mendapatkan kursi kekuasaan tertinggi di kalimantan barat.

Seorang sutradara politik Kalbar tidak akan mau membuang waktunya untuk terjun langsung mengambil kekuasaan, walau sebenarnya ia bisa.

Tapi menjadi penguasa daerah bukanlah tujuannya, melainkan mengendalikan penguasa-penguasa daerah itulah tujuanya. Sehingga dengan ini ia akan mengendalikan kepala daerah agar dapat menentukan kebijakan pembangunan yang harus menguntungkan bagi dirinya.

Bagaimana tidak, jika dihitung jumlah jumlah kecamatan di Kaliamantan Barat sebanyak 174 yang telah tersusun TPS sebanyak 5.689 yang harus dipersiapkan pula saksi dan pemantaunya belum lagi ditambah proses pembelian Kursi kepartaian agar dapat memenuhi syarat menjadi kepala daerah .maka siapapun yang menjadi pemodal untuk merebut kekuasaan di Kalimantan Barat pasti membutuhkan persiapan materi dan non materi yang sangat besar dan tidak mungkin semua materi yang telah diberikan itu diberikan secara cuma-cuma, pasti sudah ada kontrak dan perjanjian yang di bangun agar modal itu kembali serta keuntungan dibagi.

Mungkin tulisan ini juga menarik...  Menabrak Tiang Listerik Itu Adalah Aksi Heroik Untuk Membela Wong Cilik

Dari hal yang telah dipaparkan itulah munculnya budaya patronase dalam perpolitikan kalimantan barat dan sang sutradara langsung memposisikan dirinya menjadi patron tertinggi. Hal ini dilakukan karena pola ini masih di anggap tepat sasaran, dan tampa disadari pola ini pula yang sering kali menguras kekayaan daerah. Mengeruk kekayaan tersebut dengan masif.

Salah satu analisa memunculnya patronase dalam perpolitikan ini adalah sudah sangat sulit memisahkan antara kepala daerah sebagai aktor poltik dan pejabat birokrasi. karena kepala daerah yang diusung melalui proses politik sudah merangkap jabatan, selain pembuat kebijakan tetapi juga melakukan eksekusi terhadap kebijakan yang berada di setiap birokrasi.

Sudah samarnya fungsi serta tugas inilah yang menjadi motiv sutradara politik ini mati-matian berjuang walau harus mengorbankan materi yang besar untuk mendapatkan tampuk pemegang kebijakan.

Argumen panjang lebar tak perlu dikemukakan lagi bahwa kepala daerah yang terpilih pasti akan menjadi penguasa absolut dikalangan hirarki, buktinya pada pucuk pimpinan dalam mendesain penempatan orang di kelembagaan atau di birokrasi daerah. Orang-orang yang di tempatkan merupakan merka yang bisa menjadi kontroler, baik menjaga komitmen agar pembagian-pembagian proyek tersebut tetap pada pengawalan, menggiring, menenatapkan, hingga memutuskan siapa yang berhak dibagi dalam proyek pembangunan tersebut.

Jika Birokrasi dimanfaatkan sebagai bagi-bagi jabatan kepada para loyalis. Akibatnya, birokrasi tidak efektif karena penempatan jabatan tersebut tidak lagi berdasarkan asas meritokrasi atau kapabilitas, profesionalitas, melainkan hubungan kedekatan antara patron dan kliennya saja.

Angga 12/11/2017

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: